Mutasi 170 Kepsek Menjelang UN Disoal, Dewan Akan Panggil Kadiskbud
MUARA ENIM – Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muara Enim yang melakukan mutasi 170 orang Kepala Sekolah (Kepsek) SD dan SMP beberapa waktu lalu dipersoalkan.
Komisi I DPRD Muara Enim bakal memanggil Kepala Disdikbud dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk dimintai penjelasan soal mutasi tersebut.
Sebab, mutasi besar-besaran dinilai tidak tepat karena saat ini para siswa tengah mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan akan menghadapi Ujian Nasional (UN).
Dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya konsentrasi kepsek dalam mempersiapkan anak didik yang menghadapi UAS dan UN.
“Selaku wakil rakyat kami patut mempersoalkan dan mempertanyakan kebijakan mutasi yang dilakukan Kadisdikbud. Apa maksud dan tujuan mutasi yang dilakukan. Karena saat ini para siswa tengah melaksanakan UAS dan bakal menghadapi UN,” tegas Ketua Komisi I DPRD Muara Enim, Faizal Anwar SE, Rabu (4/5).
Lanjutnya, hirarki dari mutasi jabatan adalah untuk pembinaan karir para PNS namun diduga mutasi yang dilakukan tersebut hanya tukar tempat atau pindah posisi. Contohnya, ada kepsek yanfg saling bertukar sekolah. Bahkan lanjutnya, ada kepsek yang sebelumnya bermasalah, malah sekarang dilantik menjadi kepsek lagi. “Ini tidak profesional,” tegasnya.
Kadisdikbud Muara Enim, Drs Muzakar MPd mengatakan siap dipanggil dewan. Bahkan dia mengaku mutasi kepsek yang dilakukan tidak mempengaruhi pelaksanaan UAS dan UN.
“Masalah UAS dan UN tidak ada hubungannya dengan mutasi kepala sekolah,”jelas Muzakar. Justru, lanjutnya, dalam menghadapi UN ini pelantikan kepsek dilakukan tidak ada Plt kepsek-nya. Muzakar juga mengaku siap dipanggil dewan. “Saya siap dipanggil DPRD,” jelasnya.
