Pemangku Adat dari 25 Marga se-Kabupaten Muara Enim Silaturahmi dengan PJ Bupati di Balai Agung Serasan Sekundang
JBerita.com, Muara Enim – Para pemangku adat dari 25 marga se-Kabupaten Muara Enim silaturahmi dan mengunjungi PJ. Bupati Muara Enim, Kurniawan, AP., M.Si., di Balai Agung Serasan Sekundang, Selasa malam (11/10/2022).
Ketua Pengurus Pembina Adat Kabupaten Muara Enim, Drs. H. Burtiham menyampaikan terima kasihnya atas perhatian Pj. Bupati terhadap para pemangku adat.
Dijelaskan ke-25 marga yang saat ini berada dalam wilayah Kabupaten Muara Enim, yaitu Marga Tembelang Patang Puluh Bubung (Dusun Muara Enim), Tembelang Ujan Mas, Tembelang Penanggiran, Benakat, Lengi, Panang Sangang Puluh, Panang Ulung Puluh, Lawang Kidul, Tembelang Karang Raja, Empat Petulai Dalam Belimbing, Empat Petulai Dangku, Empat Petulai Curup, Rambang Niru, Sungai Rotan, Semende Darat, Panang Tengah Selawi, Panang Enim, Lubai Suku Satu, Lubai Suku Dua, Gelumbang, Kartamulia, Lembak, Alai dan Tambangan Kelekar.
Pj. Bupati yang didampingi Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. H. Rusdi Hairullah, M.Si., menegaskan bahwa Pemkab. Muara Enim sangat mendukung eksistensi para pemangku adat di masing-masing marga yang saat ini melebur di 22 kecamatan yang ada.
Pemangku adat menjadi komponen penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur kearifan lokal suatu daerah. Demikian disampaikan Pj. Bupati Muara Enim.
Dengan ketokohan dan pengaruh di masyarakat, Pj. Bupati berharap para pemangku adat mampu menjadi mitra kerja strategis pemerintah dalam mendampingi maupun mengawasi jalannya pembangunan daerah sehingga turut membantu pemerintah dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Terlebih menurutnya sebagai pengayom dan penyejuk dalam menjaga kondusivitas di tengah masyarakat guna menghindari konflik.
Oleh sebab itu Pj. Bupati kedepan akan lebih memberdayakan dan melibatkan para pemangku adat dalam berbagai kegiatan di Kabupaten Muara Enim, termasuk dengan kemungkinan menaikkan dana insentif bagi para pembina maupun pemangku adat, namun tentunya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
