Kasus Laptop Kades Di Wilayah PALI Dilidik Tipikor Polres Muara Enim
MUARA ENIM- Kewajiban membayar laptop senilai Rp33 juta yang dipersoalkan Kepala Desa (kades) sebagai syarat pencairan dana desa di Kabupaten PALI memasuki babak baru. Kasus laptop kades ini kini tengah dilidik oleh Unit Tipikor Polres Muara Enim.
Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP M Khalid Zulkarnain melalui Kanit Tipikor Ipda Robi mengatakan, pihaknya kini memang tengah melidik kasus ini. “Ini kan baru, jadi masih lidik,”ujar Ipda Robi, saat ditemui di kantornya, Jumat (13/11).
Meski baru permulaan, namun pihaknya sudah memulai pengumpulan bahan keterangan (pul baket). “Kita juga sempat mengecek ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) PALI,”ungkapnya.
Dari keterangan sementara yang didapat dari BPMPD PALI, uang pembayaran Rp33 juta itu bukan hanya sekedar laptop saja, tetapi ada pula software dan aplikasi-nya.
Untuk memulai pemeriksaan, Tipikor rencananya akan memanggil pihak terkait, baik dari pihak BPMPD, kontraktor yang mendapat proyek, para kades, dan lain-lain.
“Pemeriksaan dimulai hari Selasa (17/11), kita memanggil pihak BPMPD untuk mengklarifikasi,”ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kades di wilayah PALI dilanda keresahan harus membayar satu unit laptop merk Lenovo G40-70, berikut dengan soffware aplikasi sebesar Rp33 juta usai pencaiaran dana desa.
Ini diwajibkan BPMPD PALI untuk memperlancar akses pengiriman laporan penggunaan dana desa tersebut di setiap desa-desa, dengan dalih untuk menjadikan PALI kabupaten percontohan di bidang ilmu dan teknologi di Sumsel.
Namun, kebijakan tersebut hampir 90 persen kades tidak menerima dan mau membayar laptop seharga Rp33 juta itu. Beberapa Kades justru mengetahui harga laptop tersebut seharga Rp5 juta di pasaran. Namun, mirisnya lagi, bilamana para Kades tidak menerima dan mengikuti kebijakan itu, maka dana desa tahap dua terancam tidak akan dicairkan.(amr)
