Batan Dituduh Condong Jadi Marketing Nuklir
Jakarta – Dewan Energi Nasional atau DEN telah menganggap Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan tak lagi menjadi lembaga dengan fungsi utama meneliti, mengembangkan serta memanfaatkan nuklir. DEN justru memberikan tanggapan bahwa Batan kini lebih sering menjadi tenaga pemasaran atau penjual sektor nuklir.
“Berdasarkan hasil survei, sebanyak tujuh puluh lima koma tiga persen kegiatan Batan kepada empat ribu orang itu harus dipertanyakan. Tugas Batan sebenarnya adalah untuk meneliti serta mengembangkan PLTN, bukannya mempromosikan nuklir,” ucap Syamsir Abduh selaku anggota dari DEN pada Minggu (10/1/2016).
Jika ternyata hasil survei tersebut benar telah dilakukan dari segi kualitasnya, maka menurut Syamsir hasil survei patut untuk dipertanyakan. Hal ini dikarenakan survei wajib untuk diketahui responden untuk si peneliti dan apakan responden mengetahui seluk beluk PLTN. Responden juga harus mengetahui metode yang digunakan.
“Kita mau mempertanyakan Batan. Kita juga meminta penjelasan dari mereka, apakah benar masyarakat sudah setuju dengan pembangunan PLTN, masalahnya PLTN ini termasuk susah untuk dibangun,” tegas Syamsir.
Sebagai informasi, sebanyak lebih dari separuh warga Indonesia telah mendukung adanya pembangunan PLTN berdasarkan hasil suatu jajak pendapat yang dilakukan secara nasional oleh Sigma Research bulan Oktober sampai dengan Desember 2015 lalu. Angka dukungan ini juga terus naik secara konsisten walau sebelumnya sempat turun cukup drastis pada 2011.
Penerimaan masyarakat tentang pembangunan PLTN yang cenderung menurun di tahun 2011 kemungkinannya adalah karena terpengaruh pada kejadian kecelakaan yang menimpa PLTN Fukushima Dai Ichi di Jepang. Jajak pendapat itu sendiri dilakukan menggunakan metode kuesioner kepada empat ribu orang responden di tiga puluh empat provinsi di seluruh Indonesia.
Hasil survei mengungkap pula mengenai alasan pembangunan PLTN. Masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya PLTN, maka daya listri yang dihasilkan akan menjadi lebih besar. Hal ini, menurut mereka, akan lebih mampu untuk menjamin ketersediaan listrik dalam skala nasional. Harga listrik juga diharap bisa menjadi lebih murah.
Sementara masyarakat yang kurang setuju memberikan pertimbangan mengenai kemungkinan terjadinya kecelakaan hingga kebocoran radiasi.
