Pelayanan BPJS Dinilai Masih Jauh Dari Kata Bagus

JAKARTA  – Pelayanan kesehatan BPJS yang sebenarnya menyasar masyarakat kelas bawah ternyata sejauh ini masih dianggap belum maksimal. Bukan hanya masyarakat saja yang menyampaikan banyak keluhan tapi juga Hidayat Nur Wahid, yang kini menjabat sebagai Waketum MPR.

“Buruknya pelayanan BPJS bukan saja hanya bisa disaksikan di rumah sakit untuk penyakit kanker tapi hampir di setiap rumah sakit rujukan. Pasien berdesak-desakan. Bagaimana bisa optimal pelayanan seperti ini,” Ungkap Wahid seperti yang dikutip dari laman antara, Jumat, 13 Mei 2016.

Sang pejabat ini mengatakan pemerintah diharapkan segera melakukan evaluasi agar pelayanan kesehatan di negeri ini semakin bagus. DPR khususnya diharapkan bisa menghimpun data agar pasien bisa mendapatkan pelayanan yang optimal untuk kesembuhan penyakit yang maksimal.

“Bagus tidaknya BPJS hanya bisa dirasakan di lapangan. Di masa reses ini DPR harus menemukan data-data yang tidak beres dengan pelayanan kesehatan ini. Kemudian, solusi yang tepat bisa ditemukan agar semua bisa menjadi lebih baik,” tambah Wahid.

Wahid juga berharap komisi IX bisa segera melakukan tindakan yang tepat dengan melihat realita di lapangan dan kemudian berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menangani masalah yang ada biar tidak berlarut larut.

BPJS sendiri merupakan sistem yang baru diterapkan kurang lebih dua tahun. Kenyataan di lapangan memang amat menyedihkan. Rumah sakit rujukan khususnya untuk penyakit kronis banyak yang Overkapasitas sehingga banyak anggota BPJS yang kecewa.

Padahal BPJS sendiri sebenarnya pelayanan kesehatan swadaya. Yang artinya setiap anggota membayar sendiri pengobatan melalui angsuran bulanan. Tentu tak pantas anggota mendapatkan fasilitas seadanya karena memang semua tidak ditanggung negara.

Masalah administrasi juga kerap dipandang rumit. Terlalu banyak dokumen yang diperlukan kadang membuat masyarakat yang tak terbiasa dengan hal seperti itu enggan menjadi anggota BPJS, belum lagi masalah iuaran yang dirasa berat. Sebagian ingin pengobatan dari pemerintah ya harus gratis bukan seperti sistem asuransi yang diterapkan BPJS saat ini.

Tentu perbaikan harus terus dilakukan sebelum semua menjadi bom waktu, kebobrokan disembunyikan sehingga pada suatu saat nanti menjadi masalah yang amat pelik.