Mantan Teman Ahok Ungkap Modus Pengumpulan KTP : Barter dan Membeli

JAKARTA – Pilgub DKI dan Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kian memanas. Kali ini mengenai modus pengumpulan data KTP. Mantan Teman Ahok membeberkan secara gamblang mengenai proses pengumpulan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga terkumpul 1 juta lebih seperti saat ini.

Dalam proses pengumpulan data KTP untuk dukungan Ahok menjadi calon Gubernur Jakarta, mereka mengaku mendapat honor 500 ribu per pekannya.

“Kami dapat honor Rp 500 ribu per pekan untuk mendapat 140 KTP setiap minggu,” kata mantan penanggung jawab pengumpulan KTP di Kelurahan Kamal, Jakarta Barat, Paulus Romindo, dalam jumpa pers di Restoran Dua Nyonya di Cikini, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Paulus mengaku, alasan uang menjadi sebab. Karena itu pengumpulan KTP dikebut dilakukan berbagai macam cara.

“Karena dikejar target dan kami perlu tambahan uang serta tidak ada penjelasan yang jelas maka KTP yang kami kumpulkan kami dapatkan dengan bermacam-macam cara, antara lain menggunakan data KTP yang dikumpulkan untuk program KKS Jokowi, membeli dari oknum oknum kelurahan atau RT, barter KTP dengan sesama rekrutan Teman Ahok di wilayah lain, membeli KTP dari beberapa konter pulsa dan cara-cara yang lain,” jelas Paulus.

“Dengan demikian maka sekian banyak KTP yang kami kumpulkan sebagian adalah KTP Ganda dan sebagian besar lagi tidak di berikan oleh pemilik KTP karena kesadaran mereka,” jelas dia.

Para eks relawan Teman Ahok ini menunjukkan SK serta kuitansi pembayaran. Selain Paulus, ada juga Richard, serta Dodi yang membeberkan soal Teman Ahok.

“Untuk apa yang kami kerjakan kami sebagai PJ Kelurahan (penanggung jawab) dibayar per 140 KTP per minggu sebesar Rp 500.000 atau Rp 2.000.000 per minggu dan jika mencapai target 140 x 4 minggu yaitu 560 KTP maka kami diberikan bonus Rp 500.000. Total PJ ada 153 orang,” jelas Paulus.

“Di atas kami ada yang disebut Koordinator Posko (Korpos) yang mengawasi kerja kerja kami. Korpos membawahi antara 5 hingga 10 PJ. Korpos dibayar oleh Teman Ahok Rp 500.000 per bulan untuk tiap PJ di bawahnya. Kalau di bawah Korpos ada 5 PJ maka Korpos dapat Rp 2.500.000 per bulan. Kalau 10 Pj maka korpos mendapat Rp 5.000.000 per bulan. Jumlah Korpos kami perkirakan ada 40 orang tersebar di 40-an kecamatan,” ungkapnya.

Kendati demikian, Paulus menjelaskan, manipulasi tersebut ada yang terverifikasi oleh pengurus pusat Teman Ahok, ada juga yang tidak. “Biasanya kalau yang ketahuan memanipulasi itu akan dikenakan surat peringatan bahkan dipecat,” ujarnya. Namun berdasarkan pantauannya sejauh ini banyak KTP ganda yang tidak terverifikasi tapi lolos karena verifikasi dilakukan secara random.

Bekas Teman Ahok lainnya, Richard Sukarno, mengatakan alasan dia membeberkan dugaan kecurangan dan praktek tidak sehat dalam pengumpulan KTP untuk dukungan Ahok adalah untuk memberi pendidikan kepada warga Jakarta. “Kami bukan sakit hati, tapi makin hari pembohongan semakin muncul. Saya terpanggil karena rakyat masyarakat disuguhi politik kebohongan,” ujarnya.

Adapun Mantan Teman Ahok yang memberikan keterangan pers berjumlah lima orang. Mereka adalah Paulus Romindo, penanggung jawab Kelurahan Kamal, Jakarta Barat; Richard Sukarno, penanggung jawab Kelurahan Kebon Kelapa Dua; Khusnul Nurul, penanggung jawab Kelurahan Jati Baru, Jakarta Pusat; Dodi Hendaryadi, penanggung jawab Pinang Ranti; serta Dela Novianti.

Sementara itu, juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, mengakui ada penggantian biaya operasional untuk kegiatan pengumpulan KTP untuk relawan Teman Ahok. “Saya selalu bilang pada Teman Ahok, biaya operasional ini tidak akan bisa memperkaya diri tapi cukup untuk bolak-balik,” kata Amalia saat menggelar konferensi pers di markasnya di Pejaten, Jakarta Selatan, 22 Juni 2016.

Menurut Amalia, tiga dari kelima orang yang menggelar konferensi pers soal dugaan manipulasi pengumpulan KTP, itu sudah (dipecat) karena kualitas datanya. “Saking jahatnya, ada modusnya, KTP NIK-nya KTP A, fotonya KTP B, isinya KTP C,” ujar Amalia. “Kalau kami jahat, KTP palsu itu bisa kami buka, kalau mereka (warga) menuntut (PJ) gimana? Kasihan juga,”. (tempo/detik)